JATIM.KABARDAERAH.COM. BANGKALAN – Di tahun 2020, Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan mendapat bantuan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementrian Keuangan RI sebesar 27,4 Miliar, bantuan tersebut sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi.
Adanya bantuan Dana insentif Daerah (DID) tersebut mendapat sorotan dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Bangkalan.
Salah satunya Mahmudi dan H.Subeidi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Komisi A dan Komisi D Fraksi Keadilan Sejahtera Hati Nurani.
Dikatakan Mahmudi,Dana Miliaran yang dikelola pemerintah Kabupaten tersebut hingga Maret 2021 dinilai tidak transparan dan tidak efektif dalam penggunaan dan pemanfaatannya.
“Sejauh ini Bupati Bangkalan tidak pernah membahas terkait perealisasian Dana insentif Daerah (DID),Bahkan kami meminta kepada timgar agar meminta data yang disampaikan ke pusat seperti yang di amanah oleh PMK no 87 maupun PMK no 114 namun sampai detik ini belum dikasih,”Ujar Mahmudi didampingi H.Subeidi usai rapat paripurna.24/3/2021.
Masih kata Mahmudi, “Bahkan kami sudah meminta data rincian penggunaan Dana DID ini yang untuk percepatan pemulihan ekonomi apa saja dan berapa,sedangkan yang untuk bansos siapa saja by name by adres nya,sebab semua harus jelas karena masuk APBD namun sampai sekarang belum di jawab apalagi data,”Ungkapnya dengan nada kesal.
Oleh karena itu atas ketidak transparan nya penggunaan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) tersebut,Mahmudi meminta agar pemerintah daerah kabupaten Bangkalan lebih meningkatkan kembali kinerjanya serta lebih transparan dalam penggunaan anggaran.
“Harapan kami agar hal ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten Bangkalan agar tahun depan tidak terulang kembali,serta lebih transparan dalam penggunaan anggaran pemerintah,”Pungkasnya.
Pewarta : Aris
