JATIM.KABARDAERAH.COM. KABUPATEN BLITAR – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. Keluhan masyarakat terkait lambannya prosedur, kesulitan akses layanan, hingga penolakan pasien oleh fasilitas kesehatan memicu respons dari DPRD Kabupaten Blitar. Beberapa anggota dewan bahkan mendesak agar BPJS dievaluasi secara menyeluruh, dengan opsi pembubaran jika tidak ada perbaikan signifikan.
Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis, yang berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem pelayanan BPJS. Menurutnya, berbagai masalah yang terus berulang mencerminkan ketidakefektifan sistem yang diterapkan.
“Kami sering mendapat laporan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena prosedur BPJS yang berbelit belit. Banyak pasien yang akhirnya harus membayar sendiri karena klaim BPJS mereka ditolak. Ini harus segera dievaluasi,” tegasnya dalam hearing bersama BPJS, Dinas Kesehatan, dan beberapa rumah sakit plat merah setempat, Senin (10/2/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Lukman, juga menyoroti masalah keterlambatan pencairan dana klaim ke rumah sakit swasta, yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan. Ia menekankan bahwa jika BPJS tidak dapat memberikan solusi konkret, sistem ini sebaiknya dibubarkan dan digantikan dengan skema yang lebih berpihak pada masyarakat.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan. Jika BPJS terus bermasalah dan merugikan rakyat, lebih baik dibubarkan dan digantikan dengan sistem yang lebih baik. Jangan sampai rakyat kecil yang jadi korban,” ujar Lukman.
Sementara itu, beberapa anggota DPRD Kabupaten Blitar lainnya juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan BPJS. Mereka mengeluhkan kesulitan mendapatkan persetujuan layanan kesehatan meskipun sudah menjadi peserta aktif.
“Saya sudah bayar iuran tiap bulan, tapi ketika butuh layanan kesehatan justru dipersulit. Ini sangat mengecewakan,” ungkap salah satu anggota dewan.
Dengan meningkatnya tekanan dari DPRD dan masyarakat, evaluasi mendalam terhadap kinerja BPJS Kesehatan di Kabupaten Blitar menjadi suatu keharusan. Apakah sistem ini akan diperbaiki atau benar benar dihapuskan? Semua bergantung pada respons pemerintah dalam menanggapi polemik yang terus berkembang.
Sementara itu Humas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Anggun Laily, menegaskan komitmen pihaknya dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Dalam wawancara dengan media, Anggun menyatakan bahwa BPJS Kesehatan akan segera merespons setiap keluhan yang ada dengan tindakan yang cepat dan tepat. “Kami sangat terbuka terhadap setiap keluhan dari masyarakat dan pastinya akan menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Anggun juga menambahkan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya akan menanggapi keluhan, tetapi juga akan memperkuat sosialisasi mengenai regulasi yang ada, agar masyarakat bisa lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh layanan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi dan memastikan pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal.
“Penting bagi masyarakat untuk memahami berbagai ketentuan yang ada dalam regulasi BPJS Kesehatan. Dengan pemahaman yang baik, kami berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar akan semakin baik dan dapat memenuhi harapan seluruh warga,” tambahnya.
Dengan adanya perhatian serius dari pihak BPJS Kesehatan serta dukungan dari DPRD, diharapkan kedepannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemangku kebijakan berharap agar masalah yang ada dapat segera terselesaikan, sehingga kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut semakin meningkat.
Perhatian terhadap keluhan masyarakat dan upaya perbaikan layanan kesehatan ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama, yaitu pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pewarta. Andy.
