KEDIRI.KABARDAERAH.COM – Bila klaim Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri ini benar, proses pesta demokrasi tahun ini mengalami kemajuan signifikan. Kedewasaan pemilih meningkat. Itu seiring dengan pernyataan Panwaslu yang menyebut bahwa mereka tak mendapatkan indikasi adanya money politics atau politik uang. Baik untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kediri maupun Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.
Benarkah klaim bahwa tak ada money politics dalam Pilkada 2018 di Kota Kediri? “Memang tidak ada temuan dan laporan (adanya politik uang). Masak harus di ada-ada?” ucap Ketua Panwaslu Yoni Bambang Suryadi.
Menurut Yoni, sehari menjelang pencoblosan ataupun setelah pencoblosan tak ada laporan pelanggaran yang masuk. Termasuk yang terkait dengan politik uang. Panwaslu yang berkolaborasi dengan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) tak menemukan indikasi seperti itu. Tak ada pergerakan orang atau sekelompok orang yang berusaha memengaruhi pilihan warga.
Yoni menegaskan pemilu serentak kali ini berjalan normal dan aman. Walaupun demikian dia tetap mengingatkan anggotanya agar selalu bersiaga. Terlebih setelah pencoblosan berlangsung rekapitulasi suara di tingkat PPK. Rekapitulasi itu masih berlangsung hingga kemarin.
“Targetnya harus tepat angka, tidak ada rekayasa. Terlebih angka direkayasa untuk memenangkan salah satu paslon,” ingat Yoni.
Pilkada yang berlangsung tanpa gangguan ini, diklaim Yoni, karena upaya pencegahan Panwaslu bersama KPU Kota Kediri yang maksimal. Dari proses pencegahan dari tersebut bisa menekan angka pelanggaran dan money politics di Kota Kediri. “Pencegahan selau kami tekankan. Sehingga jelang pencoblosan hingga setelahnya pelanggaran tidak ditemukan,” terangnya.
Selain itu, sosialisasi terkait dengan bahaya politik uang tersebut juga gencar dilakukan. Membuat sebagian besar warga menjadi tahu bahwa pemberi dan penerima bisa dipidanakan. Karena tahu sanksi yang cukup berat itu, baik warga yang akan menerima ataupun timses paslon yang akan memberi uang akan berpikir ulang.
“Mereka takut melakukan aksi money politics ini. Sehingga dalam pilkada kali ini tidak ada laporan maupun indikasi temuan,” ujar Yoni.
Karena peraturan dan sosialisasi yang tegas itulah yang membuat sulitnya mereka melakukan praktik politik uang. Dan itu sejatinya justru memudahkan para setiap paslon wali kota dan gubernur. Artinya, biaya kampanye yang mereka tanggung menjadi lebih ringan. Tanpa harus mengeluarkan uang untuk money politics.
“Sehingga jika memang program yang mereka tawarkan bagus, warga pastinya akan memilih mereka tanpa harus mengeluarkan uang lagi,” tegasnya.
(Is/If/S.A)
