KEDIRI.KABARDAERAH.COM- Wakili Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Kediri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jatim meminta maaf kepada Lembaga Badan Hukum (LBH) GP Ansor Kota Kediri. Pernyataan tersebut terkait atas tudingan tidak netral dalam Pilkada yang dilayangkan oleh Panwaslu Kota Kediri kepada LBH GP Ansor Kota Kediri, Rabu (25/04).
Melalui pertemuan antara Panwaslu Kota Kediri dengan LBH GP Ansor, ditengah-tengahnya Perwakilan Bawaslu melangsungkan mediasi.
“Kami dari Bawaslu Provinsi mewakili Panwaslu Kota Kediri meminta maaf atas tudingan beberapa hari yang lalu bahwa Ansor tidak netral dalam pelaksanaan pilkada,” jelas Aang Unaifi, Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Terkait aturan yang mewajibkan Panwas tingkat kecamatan dan kelurahan yang diminta cuti dari keanggotaan ormas menurutnya tidak benar. Aturan tersebut hanya berlaku untuk panwas tingkat kota-kabupaten dan se atasnya.
“Pengawas ad-hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan memang tidak ada kewajiban untuk cuti dari keanggotaan Ansor. Kecuali jika ia mengikuti organisasi politik, maka ia harus mengundurkan diri” tandas Aang.
Selain itu, adanya informasi dugaan salah satu panwascam Kecamatan Kota yang mempunyai banyak persoalan pihaknya memerintahkan kepada Panwaslu Kota Kediri untuk segera menyelidiki dan mengklarifikasi kebenarannya.
“Hari ini juga kami perintahkan Panwaslu Kota Kediri untuk memanggil dan mengklarifikasi oknum terkait. Kami sudah terima bukti sementara berupa foto, dan jika benar maka wajib dicopot dari jabatan panwascam,” tegasnya.
Terpisah, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Wazid Mansur menegaskan akan mendatangi Panwaslu Kota Kediri bahkan Bawaslu Provinsi jika tuntutan-tuntutan yang diajukan tidak direalisasikan dalam waktu secepatnya.
“Untuk poin petama sudah selesai, kan kita masih punya tiga tuntutan yaitu transparansi anggaran, perbaikan kinerja, dan mencopot oknum panwascam yang sudah kami ajukan tadi alat buktinya berupa foto bertemu dengan salah satu timses paslon,” katanya.
(tys)
