TULUNGAGUNG. Kabardaerah.com_ Pimpinan DPRD Tulungagung mengakomodir keinginan massa pengunjuk rasa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (AMAR) yang menyuarakan tujuh tuntutan yang salah satu di antaranya adalah mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk radikalisme, komunisme dan terorisme saat melakukan aksinya di depan Kantor DPRD Tulungagung. Senin (03/08/2020).
Usai aksi tersebut, Pimpinan DPRD Tulungagung mengajak perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu dan berdialog dengan Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., untuk berdialog langsung di Ruang Asiprasi Kantor DPRD Tulungagung yang turut di dampingi oleh Kapolres Tulungagung, AKBP. Eva Guna Pandia, Dandim 0807 Tulungagung, Letkol Inf. Wildan Bahtiar, serta Sekda kabupaten Tulungagung, Drs. Sukaji, M.Si.
Saat di wawancarai awak media usai berdialog dengan perwakilan AMAR, Bupati Maryoto Birowo, meminta seluruh warga Tulungagung untuk terus menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga kedamaian dan ketentraman masyakarat dapat dijaga. Termasuk harapan dari pengunjuk rasa yang menghendaki kondusifitas.
Ia pun meminta agar pembangunan fisik Pondok Pesantren Imam Syafi’i di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, yang diminta klarifikasinya oleh pengunjuk rasa untuk memenuhi aturan yang ada.
“Masalah IMB-nya dipenuhi dulu dan aktifitas fisik dihentikan dulu,” ujar Bupati.
Sementara Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos, saat di wawancarai awak media menyatakan bahwa, dewan sebagai lembaga legislatif telah melakukan fungsinya dalam menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan AMAR. Ia menyebut telah mengakomodir aspirasi dari AMAR untuk berkomunikasi dengan Bupati Tulungagung.
“Asipirasi pengunjuk rasa sudah kami tampung. Kami menjembatani komunikasi dan aspirasi dari bawah ke pimpinan Kabupaten Tulungagung yaitu Bapak Bupati. Fungsi kami legislasi. Ada pun eksekutornya adalah Bupati bersama timnya” paparnya.
Dalam.kesempatan tersebut, Ketua AMAR, Maliki Nusantara, mengungkapkan cukup puas dengan dialog bersama Bupati, Kapolres dan Dandim yang digagas pimpinan DPRD Tulungagung. Ia menandaskan,akan menunggu respon yang dilakukan oleh Pemkab Tulungagung terkait Pondok Pesantren Imam Syafi’i.
Maliki juga mengungkapkan dari hasil riset yang didapatnya, Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu daerah yang disinyalir menjadi tempat penggodokan gerakan radikalisme.
“Buktinya, dua tahun lalu ada teroris yang ditembak mati oleh Densus 88 di perempatan rumah sakit lama,” ucapnya.
Pewarta : Agus Gempoer
