JATIM. KABARDAERAH.COM. PASURUAN_ Pasca beredarnya surat dukungan dari pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, terhadap pasangan Teno-Hasjim, Direktur Pusaka, Lujeng Sudarto angkat bicara.
Saat ditemui pada Senin (16/11) malam, Lujeng Sudarto mengatakan bahwa setiap pasangan calon mencari dukungan dari kyai atau ulama itu sesuatu yang lumrah, wajar, dan sah sah saja, tidak ada yang istimewa.
“Menurut saya mendapatkan atau mencari dukungan dari kyai atau ulama itu sesuatu yang lumrah, wajar, dan sah sah saja, tidak ada yang istemewa. Sekedar mengingatkan bahwa dukungan politik kyai itu tidak pernah tunggal, afiliasi kyai itu beragam. Dimulai dari pilpres, jangankan satu organinasi, satu pesantren saja dukungan politik saja bisa pecah dan berbeda,” katanya.
Tidak hanya pada ajang Pilkada Walikota Pasuruan, menurut Lujeng Sudarto pada pilgub Jatim, political support dari kalangan kyai dan pesantren juga tidak tunggal ada yang ke Bu Khofifah dan juga ke Gus Ipul.
Pada pilbup Pasuruan pun juga sama, pada pilbub 2008, afiliasi kyai juga terbelah kepada tiga kandidat, ada yang mendukung Abah Yus, ada yang ke Pak Muzammil, juga tidak sedikit yang ke Pak Dade. Begitu pula pada Pilbup 2013, hampir semua calon bupati mendapat sokongan politik dari para kyai.
“Kalau hari ini, pilwalkot 2020 pasangan Teno-Hasyim mendapat political backup dari Kyai Nawawi Sidogiri, banyak yang reaktif, dituduhlah sebagai politisasi kyai, menyeret-nyeret ulama, saya kira itu sikap yang tidak cukup jernih, toh pada pilbub Pasuruan 2013, Gus Irsyad juga mendapatkan dukungan dari kyai Nawawi. Kyai Nawawi juga membuat semacam maklumat tertulis untuk memilih Gus Irsyad,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Lujeng Sudarto, perkara pada pilwali kota Pasuruan 2020, Kyai Nawawi lebih menentukan dukungan kepada Teno-Hasyim, bukan kepada Gus Ipul- Adi, kira itu menjadi hak dan otonomi Kyai Nawawi. Pihaknya memiliki pertimbangan sendiri, yang semestinya harus dihormati.
“Nah, kalo faktanya pola afiliasi kyai itu tidak tunggal, saya kira Gus Ipul juga bisa untuk mencari atau mendapatkan dukungan dari kalangan kyai, dan bisa dibuatkan semacam maklumat tertulis pula. Perkara maklumat politik kyai itu efektif atau tidak untuk menentukan kemenangan calon, pengujiannya pada waktu coblosan nanti. Siapa pun berhak mencari atau mendapatkan dukungan dari kalangan pesantren, ulama atau kyai, tetapi penentunya tetaplah rakyat sebagai pemilih,” imbuhnya.
Pewarta_ Isbianto
