BANGKALAN.KABARDAERAH.COM-Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang, Masyarakat dan Pemuda Madura Bersatu (MAPABA) mengadakan dialog Demokrasi sekaligus deklarasi Keberadaan “MAPABA” di depan stadion gelora Bangkalan (SGB) Rabu, (27/12/2017).
Fathul Beri Mengatakan, keberadaan MAPABA untuk mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023. Sebab kata dia, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya sering terjadi kecurangan demokrasi di wilayah madura.
“Kita harus belajar pada pilgub yang lalu. Agar tidak terjadi lagi kecurangan demokrasi di madura, Mapaba siap mengawal pesta demokrasi di Jawa Timur,” Ungkap Ketua Umum MAPABA pada awak media.
Pasalnya, patron politik di Madura tidak pernah dilirik oleh para tokoh politik di Jawa Timur. Sehingga dengan adanya Mapaba pihaknya akan memberikan warna baru di kontestalasi politik tingkat Provensi tersebut.
“Kami juga akan memberikan edukasi-edukasi politik kepada para pemilih khususnya pemilih pemula agar tidak golput,” Tambahnya.
Mapaba akan bekerja sama dengan KPU, Panwas dan juga pihak kepolisian dalam mengantisipasi kecurangan-kecurang yang akan terkadi di pesta demokrasi yang akan datang.
“Akan kami laporkan pelaku yang berbuat curang, makanya kami bekerja sama dengan instansi terkait,” Tegasnya.
Pada momen yang sama, Umar Jagad Aliyulhaq mengungkapkan, sejak 2008, banyak calon gubernur mendatangi pulau madura membawa janji agar bisa terpilih, namun hanya buaian palsu.
“janji yang tidak pernah di tepati mulai pilgub 2008 sampai skrang, bnyak calon yang datang ke madura dan memberi janji janji palsu agar masyarakat madura mau memilihnya, baik di sektor wisata dan budaya,” Ujarnya.
Alumni UIn Sunan Ampel tersebut menambahkan, Pihaknya akan melakukan kerjasama dengan kepolisian dan panwas untuk mengurangi kecurangan pada kontestasi politik pemilihan gubernur 2018 dengan ketentuan peraturan yang ada.
“kerja sama dengan panwas dan kepolisian, meminta panwas dan kepolisian betul-betul sigap dan tanggap dalam menghadapi kecurangan PILKADA dan mejadikan hukum di atas segalanya,” Pintanya.
Menurutnya, Indonesia menganut hukum Eropa Kontinental, bukan English Section. Apabila ada pelanggaran maka langsung ditindak, jangan nunggu laporan.
“bahwa indonesia ini menganut hukum Eropa Kontinental, bukan English Section, jadi jangan nunggu laporan baru gerak ketika di temukan langsung gerak itu bentuk hukum eropa kontinental,” pungkasnya.
(Ril)
