Penderita Stunting di Bangkalan Mencapai 38 % Mengalahkan Angka Nasional

BANGKALAN.KABARDAERAH.COM- Tingginya Penderita Gizi Buruk atau Stunting di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur cukup miris. Pasalnya, tak sedikit yang terkena virus tersebut.

Ketika dipresentasikan, angka penderita Stunting di Kabupaten ujung barat pulau Madura itu mencapai 38%, lebih tinggi dari angka Stunting nasional yang hanya 28%.

Plt Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Sudiyo Menuturkan, penanganan Stunting Sudah menjadi program prioritas nasional.

Penekanan Stunting di Bangkalan pada tahun 2019 akan dilakukan melalui program terintegrasi dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas KB.

“Untuk masalah stunting itu saling berkaitan, penyebab stunting tidak hanya pada persoalan gizi buruk. Namun, kondisi lingkungan, rumah, air juga mempengaruhi terjadinya stunting,” ungkap Sudiyo, ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (17/12/2018).

Kata Sudiyo, Pihaknya telah meyediakan Anggarkan sebesar Rp. 3.3 miliar selama satu tahun untuk penanganan Stunting. Dijelaskan dia, dengan anggaran sebanyak itu dipergunakan untuk pembelian obat, pembelian peralatan kesehatan dan pendampingan.

“Hanya saja daerah kita masuk 100 besar angka stunting nasional,” terangnya.

Sudiyo menyebutkan angka stunting tertinggi beredar di 10 desa di lima kecamatan, yang paling tinggi ada di Kecamatan Kwanyar sebanyak enam Desa Sementara empat desa lainnya tersebar di lima Kecamatan.

Jika sudah terkena stunting, kata Sudiyo tidak bisa berdaya saing dengan negara lain. Karena sudah kerdil semuanya. Kerdil itu tidak hanya sebatas kondisi fisik akan tetapi kemampuan otaknya pun juga lemah.

“Makanya program ini menjadi prioritas nasional, supaya angka stunting turun,” pungkasnya.

Dirinya menyampaikan bahwa pihak internal Dinkes sendiri sudah mengikuti pelatihan di pusat dan membuat komitmen untuk menurunkan angka stunting. Termasuk kepala Puskesmas Kwanyar.

“Kita akan mulai bergerak setelah di beri SK oleh bupati dan start pada awal tahun 2019,” pungkas Mantan Kapus Blega itu.
(Syah)

Tinggalkan Balasan