KEDIRI.KABARDAERAH.COM – Puluhan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kediri datangi kantor DPC Partai PDIP Jl. Raya Pare Kabupaten Kediri, Kamis (2/8).
Kedatangan mereka tersebut dipicu atas ketidak transparan dan keterbukaan dari DPC terhadap rangkaian seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Dalam aksi ini para pengunjuk rasa meminta agar Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri untuk turun jabatan.
Ada beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh pengunjuk rasa terhadap Ketua DPC diantaranya,
1. Perubahan DCS (Daftar Caleg Sementara) sesuai dengan peraturan partai No. 25 A secara terbuka.
2. Meminta Ketua DPC PDI Perjuangan untuk tidak berpihak kepada salah satu calon Legislatif di setiap Dapil.
3. Meminta kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri untuk memimpin dan mengumpulkan seluruh bacaleg untuk untuk diberikan pengarahan dan sosialisasi secara terbuka terkait dengan pemenangan Pemilu 2019.
Sunaryo salah satu Ketua PAC Purwoasri mengatakan, DPC PDIP selama ini tidak melalui mekanisme yang benar sesuai peraturan partai dalam proses pencaleg’an. Mulai dari penjaringan, seleksi hingga penentuan nomor urut bacaleg. Para PAC tidak pernah diajak koordinasi tentang proses tersebut. Terutama pada bacaleg non struktural.
“Padahal sesuai dengan peraturan partai No. 25 A menjelaskan bahwa semua program, target partai maupun perencanaan partai harus secara terbuka dan di koordinasikan seluruh anggota struktural partai, tidak terkecuali oleh PAC,” ungkapnya.
Masih kata Sunaryo, selama ini kami tidak pernah diajak ngobrol – ngobrol ataupun sosialisasi dengan pihak pengurus DPC terkait dengan Pemilu 2019. Kami juga kaget, tau – tau muncul nama daftar caleg yang sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Kediri. Kalau sudah seperti ini lalu buat apa dibentuk strutural di tingkat bawah. Inikan jelas mencederai organisasi,” ucapnya.
Yang jelas lanjut Sunaryo, kami beserta teman – teman PAC PDIP se Kabupaten Kediri menginginkan untuk bertemu kepada Ketua DPC secara langsung untuk dilakukan sosialisasi dan pertanggung jawaban atas semua hal yang telah dilakukan,” pungkasnya.
(Is.SA)
