Wujudkan Good And Clean Governance, Khofifah- Emil Gandeng KPK

SURABAYA.KABARDAERAH.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak berkomitmen mewujudkan good and clean governance di masa pemerintahannya.

Untuk mewujudkan niatan tersebut, pemimpin Jatim yang baru dilantik itu akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui cara pendampingan, terutama di area rawan korupsi.

Khofifah mengatakan, pendampingan dari KPK dibutuhkan agar Pemprov Jatim beserta perangkat yang ada mampu menjabarkan setiap diskresi atau kebijakan yang masih tumpang tindih atau bertentangan.

“Diharapkan, melalui pendampingan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan  dikemudian hari,” kata Khofifah, ketika duduk bareng  dengan pimpinan KPK di Ruang Rapat Pleno KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Rabu (20/2).

“Kedatangan kami ke Jakarta ingin mendapatkan panduan dari KPK, terkait langkah-langkah pencegahan terhadap area rawan korupsi,” imbuh perempuan akrab dipanggil bunda itu.

Ditegaskan Khofifah, diskresi dalam bentuk bantuan baik dari kementerian hingga peralihan kewenangan bantuan seperti SMA-SMK sering masih terjadi  dispute  bagi bupati/walikota. Oleh karena itu,  pendampingan KPK sangat penting agar segala kebijakan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai supervisi monitoring dapat dilaksanakan sesuai regulasi.

“Kami ingin menginventarisir  urusan   yang sering menjadi titik rentan dan rawan korupsi  , Insya Allah  tanggal 28 Februari  KPK akan melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di Jatim dengan mengundang  gubernur dan seluruh  bupati dan walikota se Jawa Timur ,” bebernya.

Khofifah menyatakan, kunjungannya ke KPK tersebut untuk memastikan dan mengkomunikasikan area-area rawan mana yang rentan dan rawan korupsi. Sehingga, setiap daerah bisa fokus memberikan pelayanan yang lebih transparan kepada masyarakat.

Langkah yang akan dilakukan setelah bertemu dengan KPK, lanjut Khofifah, yakni akan segera mengumpulkan OPD di Pemprov Jatim untuk melakukan langkah percepatan di sektor-sektor mana yang membutuhkan percepatan maupun efisiensi.

“Di Jatim kami istilahkan dengan Cettar yang memiliki maksud antara lain cepat, efektif, tanggap, transparan  dan responsif. Dan cettar ini menjadi ruh bagi setiap OPD di Pemprov Jatim,” tandasnya.

(Her/Syah)

Tinggalkan Balasan