BANGKALAN.KABARDAERAH.COM – Sebagai penyelenggara negara, sebanyak 38 pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan diwajikan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), akan tetapi, hanya lima orang yang terdata sudah memenuhi hal tersebut.
Demikian itu disampaikan ketua tim sosialisasi LKHPN KPK, Andika Widiarto usai mengisi sosialisasi pengisian LHKPN kepada sejumlah Pejabat SKPD, di kantor pemkab Bangkalan, Selasa (2/10) siang.
“Gini lo, di kabupaten Bangkalan ada 38 wajib lapor LKHPN, namun yang baru lapor baru lima. Mereka itu penyelenggara negara. Ada dalam peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 dan UU Nomor 28-nya.
Karena ada undang- undangnya maka mereka wajib lapor,” ucap Andika.
Kata Andikan, sebagai penyelenggara negara harus melaporkan kekayaannya. Adapun waktunya dimulai sejak 01 Januari hinggal akhir desember tahun 2018. “Oleh karena itu, mereka tahun ini harus segera lapor,” ujarnya.
Dimadura, yang masih dinilai belum maksimal melaporkan kekayaan atau mengisi LKHPN antara lain Bangkalan dan Sampang. “Di jawa timur salah satunya Bangkalan. Madura yang bagus Pamekasan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan Edy Moeljoko mengaku dirinya sudah melakukan pengisian LKHPN. “Di Bangkalan masih lima, salah satunya saya,” singkatnya.
(S.A)
