Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Rahayu Kusdarini: Targetkan Ponorogo Akan Menjadi Kabupaten ODF

PONOROGO I kabardaerah.com Kabupaten Ponorogo di tahun 2020, targetkan menjadi Kabupaten yang Open Defication Free (ODF), demi tercapainya program tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo terus merealisasikan Programnya, seperti program stimulan yang di programkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai tahun, 2014 sebanyak 200 bangunan jamban jadi di Kecamatan Ponorogo, tahun 2015 sebanyak 1.313 stimulan di 14 wilayah Pukesmas, di tahun 2016 sebanyak 1.6652 stimulan di 29 wilayah Pukesmas, di tahun 2018 sebanyak 4.435 stimulan di 78 Desa dan di tahun 2019 sebanyak 4.000 program stimulant yang di realisasikan 65 Desa.

Program stimulan tersebut di Kabupaten Ponorogo dinilai memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting (lambat tumbuh) balita di Ponorogo. Hal ini karena program ‘jambanisasi’ mampu menekan penularan penyakit karena sanitasi lingkungan yang buruk. Perlu di ketahui bahwa kotoran manusia mengandung virus dan bakteri yang dapat menularkan penyakit juga menjadi sebab stunting.

 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo,  Rahayu Kusdarini Yang di Dampingi Bidangnya saat Jumpa Pers di Kantor Lantai Dua Gedung Terpadu Ponorogo (Anang Sasteo)

 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Rahayu Kusdarini pada, Senin (2/3/2020) mengatakan kepada para jurnalis bahwa, pada awal 2020 angka stunting balita “Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun” tercatat tinggal 17,26 persen dari sekitar 50 ribu sampai 60 ribu balita yang ada. “Angka ini menurun sangat jauh dibanding saat program stimulan pembangunan jamban dilaksanakan pada 2015 lalu,”Terangnya.

Lebih lanjut, Rahayu Kusdarini menambahkan, “Bahwa Saat itu di tahun 2015, angka stunting kita adalah 37 persen (dari 50 ribu – 60 ribu balita). Sekarang sudah turun sangat jauh. Ini karena stunting dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk faktor asupan gizi dan penularan penyakit berbasis sanitasi dan lingkungan yang buruk seperti diare,” Tambah Irin.

Rahayu Kusdarini juga mengatakan, Untuk menekan penularan penyakit berbasis sanitasi lingkungan, termasuk kepada balita, maka Pemkab Ponorogo melahirkan program stimulan pembangunan jamban. Pada 2015, program ini menyentuh 1.313 kepala keluarga (KK). Di 2016, program ini menyasar 1.652 KK. Tahun 2017, program ini vakum. Namun, di 2018 dan 2019 program ini merambah 4.435 KK dan 4.000 KK.
Program ini menurunkan angka OD atau Open Defecation alias buang air besar sembarangan dari sekitar 57.577 KK di tahun 2015 menjadi 14.631 KK pada akhir 2019. Dan, dari pantauan sistem pencatatan Kementerian Kesehatan RI pada awal Maret ini, jumlah KK di Ponorogo yang masih OD tinggal 12.776.
“Yang OD turun dari 57 ribuan ke 12 ribuan KK. Stuntingnya turun dari 37 persen ke 17-an persen. Jadi, program stimulan pembangunan jamban ini memberi dorongan yang sangat baik terhadap penurunan angka stunting balita di Ponorogo ini,” Kata Irin.

Program stimulan pembangunan jamban juga membuat jumlah daerah yang bisa bebas dari buang air sembarangan atau Open Defecation Free(ODF) di Ponorogo naik dalam angka yang berarti. Pada awal 2020 ini, dari 307 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Ponorogo, tinggal 74 desa saja yang belum ODF.“Yang 233 desa di enam kecamatan sudah ODF, Kecamatan Ponorogo, Babadan, Jetis, Jambon, Jenangan, dan Siman. Di kecamatan lain mungkin ada yang tersisa dua atau tiga desanya saja yang belum ODF. Akan tetapi mereka terus kita dorong agar ODF,”Terangnya.

Soal pelaksanaan program jamban, Irine menerangkan, Pemkab menerima data dari desa dan kemudian menyerahkan dana stimulan tersebut langsung di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuagan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo ke rekening desa. Hal itu bisa dilihat di Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yaitu sebagai Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKKD) yang bisa di lihat secara langsung di papan informasi desa masing – masing.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Rahayu Kusdarini yang akrab di sapa Irin itu, dirinya menyampaikan bahwa pendukung pencapaian Desa ODF yaitu, jajaran Pemerintah dan masyarakat Desa,TNI, Kepolisian, Kader – kader Kesehatan, tokoh Agama dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam mewujudkan Kecamatan, dan Desa /Kelurahan yang ODF. “Di tahun 2020 ini diharapkan Ponorogo menjadi Kabupaten yang (ODF) Open Defication Free,”Tandasnya. (ADV/Anang Sastro).

Tinggalkan Balasan