BANGKALAM.KABARDAERAH.COM- Puluhan aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) datangi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, Jumat (19/1/2018).
Kedatangan DKR itu dalam rangka audiensi terkait validasi data penerima bantuan bagi masyarakat miskin dan pemilik surat keterangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Pada kesempatan itu, DKR juga meminta kejelasan kepada Dinsos terkait pelaksanan program tersebut.
“Karena ketika tidak sesuai maka rakyat miskin yang seharusnya mendapatkan haknya dari program pemerintah, bisa saja tidak tercover dengan baik,” Ucap Muhyi, (19/1) Ketua DKR Kabupaten Bangkalan.
Sementara Taufan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan mengatakan, data masyarakat miskin yang dimiliki Dinsos sebanyak 93 ribu jiwa se Kabupaten Bangkalan. Untuk menuntaskan kemiskinan dengan jumlah tersebut, pihaknya saat ini masih mengandalkan program kementrian sosial.
“Ada program PKH dan Bansos dari kementerian, untuk tahun 2018 kita masih stagnan, ya karena anggaran kita yang menentukan pemerintah” jelasnya.
Laki laki yang akrab disapa Taufan itu menjelaskan, dari 93 ribu jiwa masyarakat miskin yang terdata, sebanyak 63 ribu tercatat sebagai penerima bantuan keluarga harapan (PKH) dan 5 ribu jiwa yang memiliki SPM. Sementara anggaran di tahun 2018 untuk dinsos sejumlah 2, 3 M.
Untuk itu, lanjut Taufan, pihaknya akan selalu koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait dalam menuntaskan angka kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, “Jadi kita akan koordinasi misal data dari kesehatan kita akan validasi,” pungkasnya.
(Sdi/ril)
