BANGKALAN.KABARDAERAH.COM- Kedatangan Massa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ke Pemkab Bangkalan dalam rangka hari Anti korupsi dan mengevaluasi kinerja 100 Hari Bupati Bangkalan menyampaikan beberapa tuntutan.
Tuntutan yang disampaikan antara lain mendesak pemerintah Bangkalan memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan permasalah yang terjadi diberbagai sektor sesuai program visi- misi Bupati Bangkalan.
“Eksekutif dan Legislatif segera menerbitkan peraturan daerah tentang reklamasi pesisir pengganti perda No 15 tahun 2013,” teriak Fitriana, Ketua GMNI Bangkalan, Selasa (11/12/2018).
Selain itu, Pemerintah dituntut untuk memperhatikan segala syarat dalam aspek pembangunan meliputi izin dan Amdal, serta memberikan sanksi administratif dengan tegas dan diproses hukum jika ada oknum yang menyalahi aturan.
Keempat, Mendesak Bupati agar segera menuntaskan proyek jalan raya misi dan segera menyelsaikan sengketa pembahasan lahan. Kelima, Pemkab harus segera menuntaskan dan memperbaiki akses jalan raya pantai Utara Bangkalan.
“Kami mendesak Pemda mengkaji ulang peta penataan ruangan kabupaten Bangkalan menjadi kota industri. kami juga mendesak eksekutif dan legislatif daerah untuk segera menerbitkan rancangan pembangunan industri Kabupaten (RPIK),” ujarnya.
Massa juga menuntut agar pemerintah Bangkalan menuntaskan pemerataan Guru PNS di pedesaan. Didamping itu, Bupati didesak segera mengatur terkait kesejahteraan guru honorer dan sukwan, serta menerbitkan peraturan peningkatan guru honorer.
“Kami juga menagih janji bupati Bangkalan untuk mensejahterakan guru ngaji dan madrasah diniyah,” tegasnya.
Tak cukup, Massa GMNI mendesak Bupati memperhatikan dan mendisiplinkan persoalan pelayanan publik dari proses pembuatan E-KTP, KSK, dan eterbukaan informasi publik.
“Kami juga Mendesak Pemkab menuntaskan dan memberikan solusi konkrit masalah kekeringan lahan pertanian dan membuat irigasi perairan di segala persawahan,” pintanya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron ketika menemui pendemo menyampaikan terimakasih atas perhatian dan penilaian khusus yang diberikan pendemo.
“Terimaksih, kami atas nama pemerintah Bangkalan telah diperhatikan secara khusus, sehingga kinerja kami selama menjabat dan visi misi janji politik kami benar benar bisa terealisasi,” ungkapnya.
Setelah puas menyampaikan aspirasi, Massa GMNI meninggalkan kantor Pemkab dan bergerak menuju kantor Kejari Bangkalan. Berdasarkan informasi, massa akan melanjutkan ke Mapolres Bangkalan.
Poin yang akan disampaikan di Kejari yaitu mendesak kejari Bangkalan mengusut tuntas pelaku kasus tindak korupsi kambing Etawa, KUT dan segala kasus indikasi korupsi tanpa bulu. Untuk polres Bangkalan, Massa menuntut kepolisian untuk menjaga kestabilan Kabupaten Bangkalan dalam proses pembangunan dan keamanan yang menggangu ketentraman masyarakat Bangkalan.
(Syah)
