KEDIRI, KABARDAERAH.COM- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 Kabupaten Kediri disusun, Sabtu (25/11/2017). Pembahasan ini menuai perdebatan dan tarik ulur persetujuan.
Ada tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kediri yang berdebat panjang. Sampai satu fraksi dari partai NasDem menolak untuk menyetujui RAPBD yang tengah dirancang bersama itu.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Kediri Antok Prapungkajaya menjelaskan perihal penolakan RAPBD itu dilakukan karena banyak anggaran yang diajukan pemerintah daerah belum sepenuhnya bermanfaat bagi kepentingan rakyat.
“Masih banyak anggaran yang tidak sesuai. Salah satunya pemborosan anggaran di Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) Kabupaten Kediri yang keberadaannya masih belum perlu,” jelasnya, Minggu (26/11/2017).
Menurutnya, anggaran di TP3 Kabupaten Kediri dapat digunakan untuk pos anggaran lainnya seperti pemberian baju seragam gratis bagi pelajar SD maupun SMP. Sebab, kinerja TP3 Kabupaten Kediri terkesan tumpang tindih dengan tugas staf ahli di Pemkab Kediri.
“Pemkab sudah punya staf ahli jadi tidak perlu ada TP3. Oleh karena itu, anggaran TP3 ini seharusnya bisa dialihkan pada pemberian seragam gratis bagi pelajar. Namun ironisnya di sini, anggaran TP3 untuk tahun 2018 justru ditambah yang sebelumnya Rp 750 juta menjadi Rp 950 juta,” ucap Antok yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri.
Selain anggaran TP3 Kabupaten Kediri, Fraksi Nasdem juga menolak adanya anggaran pembangunan lokasi wisata Gunung Kelud. Sebab, sampai saat ini Gunung Kelud masih bersengketa dengan Pemkab Blitar dan berstatus quo.
Ditambah lagi untuk anggaran di Dinas PU yang mencapai Rp 240 miliar. Anggaran hingga ratusan miliar itu hampir tiap tahunnya hanya digunakan untuk proyek pengaspalan. Dari situ Fraksi NasDem Kabupaten Kediri menduga adanya praktik monopoli proyek lantaran pada pemenang lelang yang tidak pernah berubah.
“Sebenarnya banyak anggaran yang tidak kita setujui karena tidak mengena pada kesejahteraan rakyat. Seperti pembangunan Gunung Kelud harusnya menunggu kejelasan status terlebih dahulu. Dan untuk Dinas PU saat kita minta data pemenang lelang dari tahun 2015 hingga 2017 ternyata belum diberikan hingga saat ini. Seharusnya jumlah anggaran yang besar ini bisa dialihkan pada anggaran yang sangat dibutuhkan masyarakat,” bebernya.
Sayangnya wujud penolakan itu tak menuai hasil signifikan. Usai Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten kediri, Sabtu (25/11/2017) kemarin malam, R-APBD 2018 Kabupaten Kediri tetap tidak disahkan. Sepertinya antara pihak eksekutif dan legislatif seakan seirama dalam pembahasan anggaran yang kurang pro rakyat tersebut. Buktinya dari tujuh fraksi di gedung DPRD Kabupaten Kediri, hanya satu fraksi yakni Fraksi NasDem yang berani angkat bicara dan menolak RAPBD 2018 Kabupaten Kediri.// (Can/Ais)
Berita serupa dilansir dari surabayapagi.com
