MADIUN,KABARDAERAH.COM – Dalam peringatan hari lahir Serikat Karyawan Perum Perhutani (Sekar PHT) yang ke – 15, Sebanyak kurang lebih 1.500 masa yang tergabung dalam Serikat Karyawan Perum Perhutani (Sekar PHT) dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta melakukan aksi demo di Stadion Wilis Kota Madiun, Jawa Timur pada Rabu, (29/01/2020) pagi.
Dengan membawa berbagai macam tulisan poster para karyawan Perum Perhutani ini melakukan aksi di dalam stadion wilis dan dilanjutkan berjalan kaki menuju Pusdikbang Perhutani . Aksi ini pun juga mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.
Dalam aksinya, ribuan Karyawan Perum Perhutani ini mengungkapkan keprihatinannya mengingat pengurusan perusahaan saat ini yang hanya bertumpu pada laporan keuangan & terkesan pencitraan Kinerja Direksi, bahkan mengorbankan kesejahteraan karyawan.
Selain itu masa juga menyuarakan berbagai tuntutan kepada pengurus perusahaan. Diantaranya yaitu menaikkan gaji karyawan, memenuhi hak – hak kesejahteraan karyawan, membiayai pengelolaan hutan yang memadai, menciptakan produk baru yang berkwalitas, mengelola hutan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian, kebijakan dan arahan yang jelas dari direksi dalam mensukseskan program pemerintah. Karyawan juga menuntut Direktur Utama Perhutani sebagai penanggung jawab tertinggi untuk mundur dari jabatannya.
“Tuntutan yang pertama, kita ingin perbaikan kesejahteraan terutama gaji, jadi kalau karyawan itu kan gaji ya bukan upah. Jadi harusnya gajinya karyawan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat itu harusnya setara, tidak boleh berbeda terlalu jauh,” kata Ikhsan ,Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Karyawan Perum Perhutani.
Ia menambahkan, bahwa selama ini pengurusan perusahaan hanya bertumpu pada laporan keuangan dan terkesan pencitraan saja. Kinerja direksi bahkan mengorbankan kesejahteraan karyawan. Untuk itu, karyawan meminta supaya Renaldy M Maulana selaku Dirut Perhutani untuk turun dari jabatannya.
“Kalau sudah kacau begini, kami minta Dirut mundur,” imbuhnya.
Menurutnya, pengelolaan hutan bukan fokus pada laba saja, tetapi juga pengelolaan hutan baik itu pengamanan hutan, reboisasi, itu juga terbiayai dengan cukup. Selama ini menurut Ikhsan, karyawan di lapangan lah yang menjadi ujung tombak. Namun Jangan sampai, direksi menyampaikan untung 600 miliar, akan tetapi hak karyawan belum dibayar.
Sementara itu Kemal Sudiro, Direktur SDM Umum dan IT Perum Perhutani menjelaskan, tuntutan Dirut mundur sebenarnya ranahnya tidak ada di BOD, menurutnya ranah yang sebenarnya ada di BUMN.
“Untuk tuntutan mundur, sebenarnya ranahnya tidak ada pada BOD, ranahnya ada di BUMN, karena kita BUMN. Dan saat ini Dirut tidak bisa hadir karena beliau harus merapat ke kementerian,” kata Kemal.
Dipenghujung aksi, masa mengatakan jika tuntutannya tidak ditanggapi, maka akan diadakan unjuk rasa yang lebih besar di Istana Negara. (im)
