BANGKALAN,KABARDAERAH.COM- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mendapat sorotan tajam dari Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak tanggung, komisi D langsung melayangkan dua surat secara serentak.
Surat itu ditujukan langsung ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan. Pertama, surat itu berupa hearing terkait di louncingnya program BPNT. Kedua berupa surat somasi terkait permohonan daftar nama atau NIK penerima pada tanggal 11 Juni 2019 yang tidak dihiraukan oleh Dinsos.
Anggota Komisi D, Abdurrahman Tahir
mengancam akan melaporkan kepada Provinsi, BPKP hingga ke pusat apabila sampai Senin (24/6/2019) mendatang data penerima BPNT tak kunjung diserahkan.
” kita tunggu pada hari Senin 24 Juni, apakah Dinsos datang pada jam 09 dan menyerahkan data yang kita minta,” tegasnya, Jumat (21/6).
Selain itu, Abdurrahman Tahir juga menaruh curiga terhadap daftar penerima BPNT. “Kami hanya ingin menjalankan fungsi kita sebagai wakil rakyat, saya yakin ada yang kurang baik dibawah,” ujarnya.
Pria yang saat ini menjadi politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, pihaknya mengirimkan surat secara resmi berupa somasi dan hearing, baik ke Dinsos dan juga memanggil pihak BRI.
“Kita buktikan pemanggilan ini tidak main-main, karena kami masih belum percaya dengan data tersebut,” tandasnya. (Syah)
