BANGKALAN.KABARDAERAH.COM– Bantuan program keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur hingga pertengahan tahun 2018 ini masih trealisasi 58,7 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Moh Taufan saat ditemui di aula Kantor Dinsos Bangkalan usai menggelar rapat Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (06/7).
Kata Moh Taufan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program PKH pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 30.642 akan tetapi realisasinya dilapangan hanya 18.009 KPM.
“Masih belum 100 persen. Masih 58,7 persen. Kenapa itu terjadi, karena ada data yang egible dan non egible, artinya ada data yang valid dan tidak valid,” ungkapnya.
Kata Taufan, banyak faktor yang menjadi penyebab. Diantaranya kesalahan tim. Selain itu, orang yang merantau keluar negeri, pindah domisili bahkan yang meninggal dunia masih tercatat sebagai KPM.
“Akhirnya tidak bisa cair itu. Kita tadi ini mengevaluasi terkait validasi data itu dengan pendamping PKH,” ucapnya.
Taufan menjelaskan, pencairan bantuan program PKH sifatnya non tunai melalui bank BRI. Jadi tak sembarang di cairkan. Apabila datanya gak sesuai maka gak bisa di proses.
“Karena non tunai. Jadi kita evaluasi itu karena tidak 100 persen. Karena ATM hilang saja tidak bisa terproses. Itu canggihnya pemerintah pusat,” dalihnya.
Terpisah, anggota komisi D DPRD Bangkalan H. Moh Holifi mendorong agar pendamping program PKH bisa memvalidkan data tersebut. Sehingga penyaluran bantuan Program PKH bisa tersampaikan.
“Ya bagus dan harus dievaluasi. Biar KPM itu tepat sasaran. Untuk pendamping PKH dan instansi terkait, saya berharap besar agar data benar-benar valid,biar program tersebut dirasakan bagi yang berhak” singkatnya.
(S.A)
