KEDIRI.KABARDAERAH.COM – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Republik Indonesia Harry Hikmat, menyambut baik data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan persentase angka penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan besaran pada Maret 2018 sebesar 9,7 persen.
Perihal tersebut mengalami penurunan sebesar 0,30 persen dibanding bulan September 2017 dengan besaran angka 10,12 persen.
“Ini sesuai dengan harapan pemerintah yang terwujud lebih awal dari target. Awalnya ditargetkan angka kemiskinan bisa single digit di tahun 2019, ternyata harapan itu justru terwujud terlebih dahulu di tahun 2018.
Hal ini tentunya juga sebagai kosekuensi jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang meningkat dari 6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2017 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018,” ujar Ditjen Harry Hikmat, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Kediri, saat acara Dialog Nasional mengenai sosialisasi peran dari program PKH yang berdampak pada kemajuan negara Indonesia, Rabu (18/7/2018).
BPS, lanjutnya, juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018 dimana gini ratio (alat mengukur derajat ketidak merataan distribusi penduduk) di perkotaan dan pedesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389.
Raihan positif ini tak lepas dari peran beragam bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas.
Ditjen mengungkapkan beberapa program Kementerian Sosial menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yakni salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
“PKH menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi permasalahan sosial. Meningkatkan status kehidupan keluarga dari tidak mampu menjadi mampu. Menjadi mandiri dan tidak miskin lagi, ungkapnya.
Ditjen juga menyebutkan berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah penerima manfaat PKH saat ini tercatat sekitar 10 juta keluarga, namun setelah kita identifikasi anggota keluarganya yang memenuhi kriteria, ternyata kita mencatat sekitar 17.5 juta jiwa.
Sebagai salah satu cara untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, Harry Hikmat mengaku akan mengoptimalkan peran para pendamping PKH di daerah. Menurutnya, pendamping PKH tidak sebatas dari sisi kuantitas semata, tapi juga kualitas.
“Kami punya keyakinan ini bisa, sepanjang para pendamping efektif melakukan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut Harry Hikmat mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio atau pengurangan kesenjangan. Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan,” tutur Ditjen optimistis.
Terakhir Ditjet mengakatakan, Pemerintah akan merencanakan indeks bantuan sosial PKH akan dinaikan secara signifikan dari Rp. 15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 32 triliun pada tahun 2019.
Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, mendorong keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga menurunkan angka gizi buruk serta mencegah putus sekolah,” pungkasnya.
(Is)
