Tuntut Coret Paslon Terduga Politik Uang, Ratusan Masa Geruduk Panwas

TEGANG: Ratusan massa aksi memadati kantor Panwaslu Bangkalan. (KD/Syahril)

BANGKALAN.KABARDAERAH.COM- Panwaslu Kabupaten Bangkalan Sabtu (24/2) sore didatangi ratusan massa mengatasnamakan Masyarakat Anti Korupsi dan Politik uang. Ratusan massa itu menuntut panwaslu Bangkalan mencoret calon Bupati yang diduga melakukan praktek politik uang (money politic) dalam perhelatan kontestasi pilkada 2018.

“Kami minta Panwaskab mencoret calon Bupati yang telah melakukan praktek politik uang di Pilkada tahun ini,” teriak Mubarok salah satu orator aksi.

Disamping itu kata berok, Panwaslu Bangkalan dan Gakumdu (Penegak Hukum Terpadu) harus menyatakan sikap bahwa calon Bupati nomor urut satu telah melakukan pelanggaran pidana Pemilu. Massa juga meminta Bawaslu dan Penegak Hukum terus memproses praktek money politic sampai tuntas. Selain itu, kehadiran kepala desa kerumah paslon pasangan Nomor satu atas undangannya dianggap melanggar PKPU. Sedangkan uang yang diberikan pada kades masuk suap dan gratifikasi. Sebab, kades merupakan pejabat pemerintah.

“Perbuatan ini telah merugikan calon-calon lain yang ikut berkontestasi di Pilkada. maka kami minta panwaskab harus tegas dan tidak memihak kesiapapun,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan para pendemo, Ketua panwaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, pihaknya sedang melakukan proses pengusutan kasus dugaan money politic dengan memanggil 22 saksi Kepala Desa (Kades). Namun sampai saat ini saksi tersebut sulit ditemui.

“Hari perhari kami sudah sampaikan hasilnya ke pelapor dan kuasa Hukum. Dan saat ini kami telah mengundang 22 kades untuk jadi saksi karena kuncinya ada di Kades yang menerima uang tersebut. Tapi keades tidak datang dan tidak bisa ditemui dirumahnya,” tutur Mustain.

Meskipun Kades sangat sulit untuk dimintai keterangan, tapi lanjut dia telah melakukan beberapa langkah agar bisa mendapatkan keterangan dengan menjalin komunikasi dengan Camat untuk mencari Kades itu.

“Problemnya kami tidak bisa menemukan lakosi kades-kades itu. Kalo kades takut datang ke Kanntor Panwaskab kami siap periksa dimana saja. Kalo mau diperiksa dikecamatan kami siap kami akan datang kekantor kecamatan itu,” lanjutnya.

Selain itu, meskipun laporan pertama telah dicabut akan terus melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum.

“Temuan ini kami pastikan tetap berlanjut. Dalam sebulan ini kami pastikan akan mencoba untuk menemui kades yang hilang itu karena kuncinya ada di Kades yang menerima uang itu,” tegasnya.

(ril/ais)

Tinggalkan Balasan