JATIM.KABARDAERAH.COM. SUMENEP – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, terus berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya adalah melalui partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Arif Firmanto menyambut positif kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata, khususnya di Kabupaten Sumenep.
“Kami menyambut baik acara ini sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi untuk pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Sumenep,” kata Arif dalam pernyataannya kepada Media pada Sabtu (01/02/2025).
Melalui forum ini, Bappeda Sumenep mengusulkan sejumlah program pembangunan yang diharapkan dapat mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat.
Program program tersebut antara lain terkait dengan sumber daya air, sektor kesehatan, pengembangan wilayah kepulauan, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah. Arif menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan di Sumenep, yang memerlukan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas yang memadai.
“Kabupaten Sumenep, dengan kondisi geografis yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, memerlukan perhatian ekstra, terutama untuk wilayah kepulauan. Penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas menjadi tantangan utama,” jelasnya.
Beberapa program unggulan yang diajukan dalam Ranwal RKPD 2026 antara lain reaktivasi air strip Masalembu, percepatan pembangunan Bandara Kangean, serta prioritas pembangunan di wilayah kepulauan.
Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Surabaya pada Jumat (31/01/2025) dihadiri oleh 29 instansi, termasuk perangkat daerah dari Pemprov Jatim, Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur, akademisi, ormas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, mitra pembangunan, serta instansi vertikal/lembaga semi pemerintah.
Acara tersebut juga diakhiri dengan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan peserta, sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2026 yang lebih baik.
Pewarta. Amiin.
