BANGKALAN.KABARDAERAH.COM- Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gelora Mahasiswa Penyelamat Rakyat (Gempar) gelar demonstrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kamis (15/3/3018).
Kedatangan demonstran itu dalam rangka menyampaikan beberapa persoalan kepada Pj Bupati Bangkalan, I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh yang baru memasuki hari ketiga menjabat pj Bupati Bangkalan pasca dilantik.
koordinator aksi, Baijuri Alwi dalam orasinya mengatakan, kondisi Kabupaten Bangkalan layaknya negeri dongeng yang selalu disuguhkan cerita baru, fenomena baru, bahkan saat ini setelah Bupati Makmon Ibnu Fuad habis masa jabatannya, hadir kembali penjabat (PJ) Bupati, pastinya akan ada dongeng baru bagi masyarakat Bangkalan.
“Untuk itu Kami atas nama Gempar dan Masyarakat Bangkalan menitipkan Kabupaten Kami selama delapan bulan ini, jangan hanya numpang Ac dan Fasilitas,” teriaknya Baijuri.
Beberapa rekomendasi disampaikan oleh peserta aksi kepada mantan baperwil Kabupaten Pamekasan untuk diselesaikan selama delapan bulan menjabat di Bangkalan.
“Kami meminta untuk dipermudah proses pelayanan SPM bagi masyarakat desa yang tidak mampu, infrastruktur dan pelayanan desa agar ditingkatkan kembali, terkait balai desa, harus ada data balai yang valid antara yang direhab dan pembangunan utuh,” ujarnya.
Disamping itu, masa juga meminta agar pelayanan E KTP tidak dipersulit, menekankan kondusifitas pilkada yang damai tanpa isu sara’, tingkatkan keterbukaan informasi, serta sinergitas legislatif dan eksekutif terus diperkuat untuk kesejahteraan masyarakat Bangkalan. “Ada PJ baru, ini harapan baru bagi kami putra Bangkalan,” teriaknya.
Selain itu, massa itu indra untuk melakukan monitoring terkait alokasi dana desa dan melakukan pengawasan terhadap bantuan yang sifatnya dari APBD serta menekankan perbaikan infrasrruktur jalan. “Sebab apabila dibiarkan, maka masyarakat akan jauh dari kesejahteraan” harap peserta aksi.
Massa juga meminta PJ untuk menata pasar rakyat yang menyebabkan kemacetan sepanjang Jalan di kabupaten Bangkalan. Tak hanya itu, pengelolaan tempat pembuangan sampai harus pada tempatnya.
“Semoga sebelas masalah diatas tidak dijakdikan bahan atau materi dongeng baru terhadap masyarakat dan berhenti mengajak masyarakat berkhayal,” ucap Baijuri.
Sementara PJ Bupati Bangkalan I Gusti Indra Ngurah Setiabudi Ranuh menanggapi rekomendasi massa Gempar mengatakan, semua yang disampaikan pada dirinya terdapat kesamaan dalam program kerja yang dirancangnya kedepan.
” Wajar saja kalau masyarakat menuntut, itu haknya. Memang ada kesamaan, saya diantaranya ingin memberikan pelayanamn publik, termasuk E KTP, pelayanan kesehatan, tapi harus jelas daganya yang katanya tadi satu tahun ada E KTP gak jadi-jadi,” ujarnya.
(ril)
