SITUBONDO. Kabardaerah.com_ Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga terdampak pandemi Covid 19 sebesar 600 ribu rupiah terus dikucurkan oleh pemerintah pusat secara bertahap namun bantuan yang seharusnya dikucurkan dengan lancar oleh pemerintah pusat terjadi kendala dibawahnya.
Pembagian tahap II dan tahap III yang mengakibatkan kebingungan ditengah masyarakat,karena pada pembagian tahap II dan III masyarakat tidak mendapatkan bantuan, sedangkan untuk tahap I mereka mendapatkan.
Bantuan itu sangat diharapkan disaat pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan polemik yang hingga saat ini belum mereda di Kabupaten Situbondo Jatim.Dari penelusuran kabardaerah.com polemik ini terjadi di Desa Paowan namun pengurangan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terjadi di beberapa Desa di Kabupaten Situbondo, Rabu (15/07/20)
Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Abu Bakar Abdi membenarkan, bahwa terjadi pengurangan KPM BST hingga lebih dari 3.000 data KPM dan dinas sosial sudah mengirim surat kepada Kementerian Sosial terkait permasalahan tersebut.
Kita kejar terus untuk mempertanyakan masalah data yang terhapus tentang BST, dan sebelumnya tidak ada surat dan klarifikasi dari Kementerian Sosial lalu kami langsung layangkan surat agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat dan yang menjadi sasaran masyarakat adalah Dinsos dan kantor pos.”terang Kadinsos Abu Bakar Abdi
Abu Bakar mendesak dan membutuhkan penjelasan cepat dari Kemernterian Sosial, karena hal ini bukan hanya di Situbondo melainkan sebagian diwilayah Indonesia, sehingga masyarakat tidak gaduh di bawah.”imbuhnya.
Kasi Kesra Desa Paowan Muhammad Faisol mengatakan, tahap I jumlah KPM BST Desa Paowan sebanyak 439, tetapi pada tahap II sampai tahap III jumlah KPM berkurang 9 KK, jadi total 430 KPM, dan ia sangat sesalkan karena tidak ada klarifikasi terlebih dahulu ke Desa, sehingga tudingan-tudingan juga mengarah ke desa dari masyarakat.
Bagi penerima KPM BST kami dari pihak Desa berharap agar bersabar terlebih dahulu, dan untuk desa dan Dinsod juga tidak mengetahui alasan dari Kementerian menghapus data-data KPM tersebut, dan kami butuh penjelasan karena mereka yang mendapatkan BST di tahap pertama tapi tahap dua dan selanjutnya tidak mendapatkan bantuan tolonglah berikan klarifikasi atau pemberitahuan agar pikiran-pikiran masyarakat tidak buruk kepada kami.”ucapnya.
Tak hanya itu, Faisol juga mengharapkan data yang terhapus agar dikembalikan karena KPM tersebut layak dan juga punya e-KTP dan sudah singkron pada data di pusat jadi tidak ada alasan kementerian tiba-tiba menghapus, dan masyarakat mendengarkan pidato Bapak Presiden bahwa bantuan hingga 3 kali.
“Saya berharap pada pemangku kebijakan data tersebut segera diperbaiki, karena masyarakat mendengarkan pidato bapak presiden, jadi karena pidato bapaklah yang didengar oleh masyarakat dalam pidatonya yang mengungkapkan bantuan 600 ribu tiga kali, bahasa tiga kali ini masyarakat sangat membutuhkan ditengah pandemic covid-19 ini, tolonglah jika dari tahap pertama dapat hingga tahap terakhir juga dapat itu loh pidato bapak di televise untuk masyarakat, itu salam saya kepada pemangku kebijakan baik Kementerian Sosial maupun pak Jokowi sendiri.”harapnya.
Pewarta_ Uday
