Bondowoso,kabardaerah.com- Pasca terjalinnya kesepakatan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Ki Bagus Asra dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso, sementara waktu PKL Bondowoso telah menempati tempat relokasi yang sudah disediakan.
“Kesepakatan didalam MOU antar PKL dengan Pemda merupakan solusi terbaik yang harus saling dihormati dan dihargai bersama, salah satu isi hasil kesepakatan di dalam masa transisi ini untuk sementara PKL menempati tempat penampungan di stand kawasan kuliner Sekarputih dekat Jembatan Ki Ronggo.” Kata Raymon, Ketua Laskar Patriot Pembela Pancasila, Sabtu (30/12/2017).
Menurut Raymon, Hari ini tempat tersebut telah digunakan oleh PKL, tetapi kenyataannya di lapangan memang sangat berbeda jauh dari yang diharapkan oleh para PKL. Lokasi baru nyatanya belum cukup representatif untuk di pakai berjualan.
“Karena banyaknya fasilitas yang belum layak, seperti listrik dan sarana penunjang lainnya, ini sangat berbahaya, lingkungan yang terganggu berdasarkan pemantauan kami, warga menolak secara tegas kehadiran PKL karena terganggu,” ungkapnya.
Dalam hal ini lanjut Raymon, pemerintah daerah terkesan menggampangkan masalah kemanusiaan, padahal tujuan pembangunan sesungguhnya adalah penanganan dan penanggulangan kemanusia, menurutnya seharusnya manusia menjadi tujuan akhir dari proses pembangunan.
“Pemerintah jangan ada pembiaran dan pembodohan kepada masyarakat. Mengantisipasi kerugian keuangan dari PKL seharusnya pemerintah memberikan subsidi selama masa transisi ini untuk mengobati rasa luka batin mereka yang menanggung dampak kebijakan. Apapun alasannya pemerintah harus bertanggungjawab terhadap kondisi yang tercipta saat ini.”harapnya
Sambil menunggu kepastian hukum, lebuh jauh Raymon mengatakan seharusnya pemerintah menfasilitasi dengan baik usaha mereka, karena kemelut ini adalah korban kebijakan pemerintah.
“PKL kalau tidak bisa berjualan kira-kira siapa yang bisa menafkahi keluarga mereka? ini sudah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seharusnya pemerintah melihat ini sebagai persoalan kemanusiaan, dan Diskoperindag jangan membunuh dan membinasakan PKL,” tegasnya
Ia mengatakan silahkan Diskoperindag menata dan mengatur kondisi di Sekarputih
“Saya sangat yakin lokasi di sana tidak bisa dikembangkan secara ekonomis, yang katanya tujuan salah satunya penataan untuk menghindari kemacetan, namun hari ini justru macet dan tambah semrawut,” Imbuhnya.
Kata Raymon, fasilitas umum kenapa di bangun di atas bantaran sungai.
“Dimana kajiannya, jangan hanya karena aspek lain dan kepentingan lain rakyat dikorbankan. Tujuan pemerintah itu mensejahterakan atau menyengsarakan masyarakat ?. Kalau kondisi seperti ini pertanda kurangnya kajian dan analisa terkesan asal- asalan.”imbuhnya
Raymon jiga bertanya PKL selalu jadi korban dengan alasan RTH, alasan kemacetan, alasan ketertiban. Lalu selama ini dimana perencanaan dan kajiannya terhadap penataan PKL dalam rencana detail RPJMD BONDIWOSO ?
“Mari kita renungkan bersama itu manusiawi atau tidak, sangatlah disayangkan kordinasi tim penataan dan pemberdayaan pedagang seperti ini. Waktu 17 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat kok PKL diperlakukan seperti ini.”tukasnya
Disamping itu Bambang, Kepala Diskoperindag Bondowoso saat dikonfirmasi melalui akun whatsaappnya bahwa penataan yang dilakukan bersama stakeholder harus ditaati sesuai regulasi yang ada dan di lokasi sudah ada tulisan banner untuk mengatur antar masing-masing jenis dagangan PKL.
Lebih lanjut Bambang menjelasakan terkait lebar dan luas kondisi stand lapak yang ada antara pedagang nasi, mie, dan kopi memiliki ukuran berbeda
“Lapak yang disediakan yaitu ukuran 4×4 untuk pedagang makanan berat misalnya Nasi & Mie dll, untuk ukuran 4×2 untuk pedagang kopi & rokok. Ukuran 4×4 lebih luas dari lapak Alun-alun yang ukurannya 3×4 dan sedangkan usaha mainan bukan binaan Diskoperindag, coba tanyakan satpol PP. “Ungkapnya
Saat ditanya sepintas soal sempitnya stand lapak yang menurut PKL sempit, Bambang hanya menjawab. “Biarlah kami difitnah, semoga Allah membuka hati mereka aamiin, “Pungkasnya.
(Yazit/Rul)***
