Lamongan, Kabardaerah.com- Nelayan di wilayah Pantura Lamongan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI), sepakat menolak bantuan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sedianya diberikan sebagai ganti pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan payang/cantrang.
Penolakan itu disampaikan oleh nelayan saat menghadiri kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan di
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan (1/12/2017).
“Nelayan Lamongan menolak bantuan alat tangkap ini, karena kami belum tahu alat tangkap ini ramah lingkungan atau tidak, karena belum diujicobakan,” kata Agus Mulyono ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) cabang Lamongan.
Bahkan sempat terjadi kericuan di sela-sela acara yang dihadiri oleh anggota Komisi IV DPR RI, Dirjen Ikan Tangkap, Wabup Kartika Hidayati, dan sejumlah udangan dari perwakilan pejabat dan nelayan dari Lamongan, Gresik, Tuban, Situbondo, dan Pasuruan, karena nelayan yang merangsek masuk acara selalu membuat gaduh di dalam.
Diakhir acara, nelayan Pantura bahkan meminta petugas, agar bantuan alat tangkap tersebut di bawa kembali dan tidak dibagikan kepada nelayan. Namun aksi nelayan Lamongan ini tidak diikuti oleh nelayan lainnya yang datang dari berbagai daerah, dan tetap menerima bantuan alat tangkap tersebut dari KKP.
Syarif Hidayat Direktur Jenderal Ikan Tangkap pada KPP menyebutkan, pihaknya bekerja keras satu bulan ini untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh nelayan.”Soal alat tangkap pengganti bantuan ini kalau tidak cocok ya kita tarik, kita ganti sesuai dengan yang diinginkan,” ujarnya.
Namun demikian, nelayan yang butuh itu alat tangkap yang tetap diberikan sampai mereka nyaman dengan menggunakan alat tangkap yang baru itu dan hasilnya baik.Tidak semuanya nelayan itu tidak merasa tidak sesuai. Bagi yang sesuai itu dibagikan, bagi yang belum itu akan dikomunikasikan.
“Tidak ada niat kami memberatkan nelayan, kita ingin nelayan tetap bisa menangkap ikan seperti biasa, hanya saja alat tangkapnya harus ramah lingkungan, karena kita ingin nelayan sejahtera, dan ikan laut selalu ada sampai anak cucu kita,” katanya.
Kartika Hidayati wakil bupati Lamongan mengatakan, apa yang diinginkan nelayan akan diperjuangkan, sejahu mereka bisa mempertahankan kelestarian laut agar ikan tidak saja diambil pada saat ini saja, tapi bisa untuk generasi kedepan sehingga ikan tidak habis saat ini saja.”Ikan bisa diambil sampai kapanpun tidak habis saat ini saja, sehingga nelayan harus menyadarinya dengan cara menggunakan alat tangkap yang diinginkan oleh nelayan yakni ramah lingkungan,” terangnya.
Terhadap nelayan yang masih enggan menerima bantuan alat tangkap ikan ini lanjut wabup, pihkanya akan terus melakukan komunikasi.”Ini hanya persoalan komunikasi saja,” kelakaranya.
Wakil komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menyebutkan, pihaknya datang bersama rombongan komisi ingin menyerap aspirasi masyarakat nelayan. Kalau masih ada saja yang enggan menerima tentu harus dihormati, dan terhadap nelayan yang demikian ini juga harus diberikan solusi.”Usulan nelayan ini akan kita bawa dalam rapat resmi komisinya minggu depan dengan KKP,” kata Politisi asal Lamongan ini.
Sementara itu dalam kungker KKP ini, sebanyak 146 unit bantuan kapal perikanan dan 772 unit bantuan alat penangkap ikan (API) diterima nelayan Jawa Timur di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Kabupaten Lamongan.
Bantuan tersebut diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan. 772 API dengan jenis gillnet millenium dasar dan gillnet millenium pertengahan diberikan kepada nelayan Kota Pasuruan sejumlah 4 unit, Kabupaten Tuban 609 unit, Kabupaten Lamongan 18 unit, Kabupaten Gresik 121 unit, dan Kabupaten Situbondo 20 unit. (jir/sp)
