KEDIRI.KABARDAERAH.COM – Sebanyak 25 ribu data penduduk penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bakal diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Kediri. Hal itu karena data yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) masih bermasalah dan perlu diverifikasi kembali.
Sesuai UU no 13 tahun 2011, pemberian bantuan termasuk KIS diharuskan mengacu pada daftar yang tertera dalam Basis Data Terpadu (BDT). Dijelaskan oleh Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Kediri M Nur Sulaiman Ghozali, hal itu agar penerima KIS tepat sasaran.
“Jadi ini kita akan lakukan verval semua, bagi masyarakat miskin yang belum masuk data untuk segera dimasukkan. Karena dari pemerintah pusat ini mewajibkan pemerintah daerah melakukannya. Nah sekarang kita harus benar-benar jeli, agar nanti yang menerima bantuan ini tepat sasaran,” jelasnya.
Verifikasi dan Validasi (Verval) sendiri dijelaskannya, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial no 28 tahun 2017 dengan mekanisme melalui tahap musyawarah kelurahan (muskel). Dinsos menyiapkan 80 tim petugas untuk melakukan verval setiap penduduk.
“Memang ada beberapa data yang belum valid, ada yang sudah masuk kategori mampu tapi masih dapat bantuan. Mulai saat ini kita kumpulkan 80 petugas yang kita kumpulkan untuk melakukan verval langsung,” katanya, usai melakukan bimbingan teknis kepada 80 kades KIS yang bakal diterjunkan, Senin (27/8) di aula Dinsos Kota Kediri.
Pihaknya membenarkan ada 25 ribu dari total keseluruhan 69.800 penduduk yang datanya bermasalah. Sebanyak 25 ribu penduduk itu tidak langsung dinonaktifkan sebagai penerima KIS, namun akan dilakukan survei langsung untuk dipastikan bahwa mereka layak atau tidak mendapatkannya.
“Memang ada data dari pusat sebanyak 25 ribu penduduk yang datanya belum fix. 25 ribu ini adalah data yang bermasalah, ada yang NIK nya ganda, ada yang NIK nya gak pas, dan ada yang namanya tidak sesuai dengan NIK. Nah, kalau itu tidak segera diperbaiki maka akan dinonaktifkan,” pungkasnya.
(Kar/Is)
