BANGKALAN.KABARDAERAH.COM- sosialisasi Penyaluran beras subsidi (Rasidi) program percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan provinsi Jawa timur tahun 2018 dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan.
Sosialisasi itu diikuti Kepala Desa Se Kabupaten Bangkaan di Gedung Merdeka Bangkalan dan mendapat respon baik dari ketua Aliansi Kepala Desa Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi, Ketua AKD Bangkalan Moh Topan menyayangkan penyaluran bantuan tersebut direalisasikan pada momentum pilkada.
“Kalo programnya itu bagus, cuman kalo bisa pembagiannya ini diluar Pilkada biar aman. Karena nanti larinya ke Kepala Desa, sehingga berawal dari ini bisa bergejolak yang lain,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ketua AKD Bangkalan itu meminta instansi terkait untuk kembali menyesuaikan data yang ada sesuai dilapangan. “Seharusnya data yang ada saat ini di cek lagi dan sesuaikan dengan dilapangan, contohnya kayak di desa saya, sebanyak 127 penerima, separuhnya itu ada yang lebih berhak ketimbang yang terdata,” ucapnya.
Sementar Imron Joesuf, Kepala UPT Perlindungan Pelayanan Anak (PPA) Bangkalan-Sumenep mengatakan, Rasidi itu merupakan program murni dari pemerintah Jawa timur sebagai langkah pengurangan angka kemiskinan ditahun 2018 dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik pilkada 2018 di Jawa Timur.
“Ini murni program pak Gubernur untuk mengurangi kemiskinan, dan tidak ada kaitannya dengan Pilgub (Pemilihan Gubernur) yang akan datang,” jelasnya.
Data penerima program Rasidi di Kabupten Bangkalan ucap Imron, saat ini tercatat sebanyak 42.342 KPM ( Keluarga penerima mnfaat ).
“Setiap KPM mendapatkan jatah 10 kilo dengan nilai tebus per kilonya Rp 1.600, dan memang berasnya itu medium lebih baik dari Rastra (beras sejahtera)” tuturnya.
Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsyah mengatakan, angka kemiskinan di Jawa Timur pada tahun terakhir (2017) hanya mengalami penurunan sebesar 0,57%. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur terus menggalakkan program menuntaskan kemiskinan
Saat ini.
“Penurunannya kan cuma 0,57 sekian persen dan Pak Gubernur ini minta turunnya 1 digit. Makanya provinsi lagi ngotot -ngototnya,” tandasnya.
(ril)
