JATIM.KABARDAERAH.COM. KABUPATEN BLITAR – Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Blitar tengah mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Hal ini terjadi setelah banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dirasakan kurang memadai. Untuk itu, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat dengan mengundang pihak BPJS Kesehatan, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan setempat guna mencari solusi atas masalah ini.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat terkait BPJS Kesehatan sangat kompleks. “Ada perbedaan pemahaman antara regulasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat, namun kenyataannya di lapangan, pelayanannya jauh berbeda,” ujarnya saat diwawancarai wartawan pada Senin (10/02/2025).
Ratna juga menambahkan beberapa contoh konkret yang dikeluhkan masyarakat, salah satunya adalah kasus pasien yang dipulangkan sebelum kondisinya benar-benar sembuh. “Banyak pasien yang merasa dipulangkan terlalu cepat meski kondisinya masih membutuhkan perawatan. Ternyata, regulasi seharusnya tidak mengatur hal seperti itu. Kasus semacam ini bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang, tetapi banyak sekali masyarakat yang merasakannya,” jelas politisi dari Partai Gerindra ini.
Situasi ini semakin memanas, mengingat kemarahan masyarakat yang semakin tak terbendung. Bahkan, beberapa waktu lalu, Persaudaraan Kepala Desa (PKD) Kabupaten Blitar secara terbuka menyuarakan agar BPJS dibubarkan, karena dinilai hanya memberikan penderitaan bagi masyarakat.
“ Ini adalah sinyal yang jelas untuk BPJS agar segera berbenah. Sudah tahun 2025, kita harus lebih baik. Apalagi saat masyarakat sakit mereka ingin segera mendapatkan penanganan, terutama dalam situasi gawat darurat,” tegas Ratna.
Menanggapi hal tersebut, DPRD melalui Komisi IV berjanji akan segera menindaklanjuti permasalahan ini. Mereka merasa mendapat tekanan besar dari publik untuk memperjuangkan perbaikan sistem pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blitar. Upaya ini tentu saja demi memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih cepat.
Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri, Anggun Laily, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera merespons keluhan yang ada. “Kami sangat terbuka terhadap setiap keluhan dari masyarakat dan pastinya akan menindaklanjutinya.
Selain itu, kami juga akan memperkuat sosialisasi mengenai regulasi yang ada, agar masyarakat lebih memahami dan pelayanan kesehatan bisa lebih optimal,” ujar Anggun.
Dengan adanya perhatian serius dari DPRD dan BPJS Kesehatan, diharapkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar bisa semakin membaik dan memenuhi harapan masyarakat.
Pewarta. Andy.
