Tuntut Kepala BKD Dicopot, Ratusan Kepala Desa Dan Perangkat Turun Ke Jalan.

BONDOWOSO,KABARDAERAH.COM-Ratusan kepala desa (Kades) dan perangkat Desa se-Kabupaten Bondowoso mengruduk Kantor Pemkab dan DPRD, menuntut Plt. Kepala BKD mundur dari Jabatannya. Selasa, 8/10/2019 mulai Pukul 09.00 WIB.

Para kades dan perangkatnya itu orasi di depan Pemkab menuntut Bupati Salwa Arifin untuk segera mencopot Plt Kepala BKD Ahmad Prayit dari jabatannya.

Menurut Sutrisno SH, koordinator aksi yang sekaligus ketua SKAK, menilai orang nomor satu di BKD itu gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Plt Kepala BKD Bondowoso.

 

Ratusan Kepala Desa (Kades) Dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Bondowoso  Ketika Tirun Kejalan  Menuntut   Kepala BKD Di Copot Dari Jabatannya.  (Poto By M Faesol Haq.)

Pernyataan plt. Kepala BKD Bondowoso terkait pengakuan atas Status desa yang menganggap _“Pemerintah desa tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan dan Sekdes dipilih oleh BPD, menuai kontroversi di masyarakat._

Dalam aksinya, mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk dan poster yang berisi Tuntutan : “ _Pelayanan ditutup ada perbaikan ekonomi perangkat desa”, dan “Kau boleh hianati cintaku tapi jangan pernah hianati desaku”_

Ironisnya, Demo Kepala Desa dan Perangkat di Depan Gedung Pemkab justru tidak ditemui oleh bupati maupun pejabat tinggi lainnya. Mengingat soamasi ini merasa tidak di Tanggapi, aksi demo dilanjutkan ke Depan Gedung DPRD Kabupaten Bondowoso.

Ratusan Peserta Demo di temui langsung oleh Ahmad Dhafir ketua DPRD, Sinung Sudrajad Wakil ketua DPRD, Tohari ketua Fraksi PKB dan Syaifullah Sekda Bondowoso.

Dengan tuntutan yang sama, peserta aksi demo menuntut agar Plt kepala BKD meminta maaf dan Mundur dari jabatannya. Ia berharap agar Bupati Salwa mendengarkan aspirasi kepala Desa.

Nampak dengan gagahnya seorang Kades dalam orasinya mengatakan,” Mana Pak Kadis, Kami mau beliau mundur saja. Karena masa kepemimpinan Plt Kepala BKD selama ini tidak becus,” Teriak aksinya.

“Mohon maaf, dari awal kami menginginkan ini diselesaikan tanpa aksi, tapi tidak ada inisiatif dari Pemerintah kabupaten untuk duduk bersama. Seolah-olah keberadaan kami benar-benar dinafikkan. Sehingga muncullah reaksi untuk beraksi,” kata Kordum Aksi.

Reporter :  Muhammad Faesol Haq.

Tinggalkan Balasan